karyakukarya

Just another WordPress.com site

Mengkaji Efektifitas Implementasi Hukum Persaingan Usaha Terhadap Industri Ritel

pada Desember 11, 2011

 

 

 

Mengkaji Efektifitas Implementasi Hukum Persaingan Usaha

Terhadap Industri Ritel

 

Oleh: Ditha Wiradiputra

 

 

  1. I.                  Pendahuluan

 

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, implementasi hukum persaingan usaha bukanlah pekerjaan yang mudah. Terlebih masih adanya anggapan dikalangan Negara berkembang yang mengatakan bahwa implementasi hukum persaingan usaha yang berlebihan dapat mengganggu aktifitas bisnis pelaku usaha, dan kurang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan nasional, ditambah biaya yang dibutuhkan dalam proses investigasi dugaan praktek anti persaingan juga tidaklah murah.[1]

 

Kemudian Maria Vagliasindi dalam kajiannya menyimpulkan bahwa implementasi efektif dari hukum persaingan merupakan tugas yang sulit, serta memerlukan tingkat pengetahuan dan keahlian yang tinggi. Kondisi struktur awal  yang terjadi dalam ekonomi transisi dari proteksi ke liberalisasi, khususnya pada negara berkembang membuat implementasi hukum persaingan menjadi tugas yang lebih menantang daripada implementasi hukum persaingan pada negara maju. Hambatan masuk yang timbul dari konsentrasi pasar yang tinggi; kontrol dan kepemilikan pemerintah; hambatan administrative, semuanya tinggi di ekonomi transisi.[2] Dan tidak hanya itu, menurut Luis Tineo implementasi hukum persaingan usaha juga tidak akan terlepas dari tekanan secara politik maupun sosial.[3]

 

Selanjutnya tahun 2007 ini, usia dari Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999) telah mencapai lebih dari delapan tahun. Sehingga alangkah baiknya jika dilakukan suatu evaluasi terhadap bagaimana efektifitas dari penegakkan atau implementasi UU No.5 Tahun 1999, dan evaluasi tersebut bertujuan untuk melihat apakah implementasi UU No.5 Tahun 1999 selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan ataukah masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

 

Namun untuk melihat bagaimana efektifitas dari penegakkan hukum persaingan usaha terhadap berbagai  sektor industri yang ada bukanlah tugas yang mudah dan juga tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sehingga dalam makalah ini hanya akan membahas mengenai bagaimana efektifitas implementasi hukum persaingan usaha terhadap industri ritel.

 

Sejauh ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menghasilkan dua Putusan KPPU yang dapat dikatakan berkaitan secara langsung dengan industri ritel dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu: 1) Putusan KPPU No.3/KPPU-L-I/2000 mengenai pemeriksaan dugaan pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Indomarco Prismatama (yang lebih dikenal dengan kasus Indomaret) dan 2) Putusan KPPU No.2/KPPU-L/2005 mengenai pemerikasaan dugaan pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Carrefour Indonesia. Oleh karena itu kedua putusan ini dijadikan sebagai salah satu bahan yang akan turut dianalisa dalam makalah ini. Dimana apakah kedua putusan tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan struktur dan perilaku pelaku usaha di dalam industri ritel?.

 

 

  1. II.               Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Implementasi Undang-Undang

 

Sebelum masuk kepada pembahasan efektifitas implementasi hukum persaingan usaha pada industri ritel, perlu disini terlebih dahulu membahas pemikiran dari Lawrence M Friedman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi dari suatu produk hukum, sehingga ketika masuk kepada pembahasan efektifitas implementasi dari hukum persaingan usaha terhadap sektor ritel, kita dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang nantinya dapat mempengaruhi efektifitas dari implementasi hukum persaingan, dan hal ini bisa jadi tidak bisa diabaikan begitu saja. Secara garis besar faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu: dari segi hukum dan dari segi ekonomi.

 

A.    Dari Segi Hukum

 

Lawrence M. Friedman pernah mengatakan bahwa, efektifitas dari implementasi dari suatu produk hukum ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: pertama; faktor substansi atau materi dari undang-undangnya sendiri, dalam hal ini Undang-Undang No.5/1999, kedua; faktor aparatur penegak hukum yang terkait, seperti KPPU, polisi, jaksa dan hakim, dan ketiga adalah faktor budaya hukum yang ada di masyarakat.[4]

 

    1.    Faktor Substansi Undang-undang

 

Substansi atau materi dari suatu produk peraturan perundangan merupakan faktor yang cukup penting untuk diperhatikan dalam penegakkan hukum, tanpa substansi atau materi yang baik dari suatu peraturan perundangan rasanya sangat sulit bagi aparatur penegak hukum untuk dapat menegakkan peraturan perundangan secara baik pula, dan hal tersebut sangat ditentukan atau dipengaruhi ketika proses penyusunan suatu peraturan perundangan dilakukan.

 

Suatu produk peraturan perundangan dapat dikatakan baik apabila hal-hal yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut dirumuskan secara jelas, tegas, sistematis dan mudah untuk dimengerti oleh semua pihak, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap orang yang membaca peraturan perundangan tersebut.

 

Dalam faktor substansi Undang-undang ini terdapat beberapa hal utama yang kemungkinan dapat mempengaruhi implementasi hukum persaingan usaha terhadap industri ritel yaitu: tujuan undang-undang dan perumusan pasal undang-undang.

 

a.    Tujuan Undang-undang

 

Salah satu metode yang yang biasanya digunakan untuk melihat efektifitas implementasi suatu produk hukum secara sederhana adalah dengan cara melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan ataukah tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan maka dapat dikatakan implementasi dari produk hukum tersebut telah efektif, dan sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum dapat direalisasikan maka dapat dikatakan implementasi dari produk hukum tersebut belum cukup efektif.

 

Tetapi cara diatas sepertinya tidak dapat dengan mudah digunakan untuk melihat efektifitas dari UU No.5 Tahun 1999, karena UU No.5 Tahun 1999 memiliki tujuan pembentukan yang lebih dari satu, dan terkadang antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lain dapat saling bertentangan dalam prakteknya.[5]

 

Sebagai gambaran, UU No.5 Tahun 1999 memiliki empat tujuan yang ingin dicapai dari pembentukannya, yaitu: 1) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 2) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; 3) mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan 4) terciptanya efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha.[6]

 

Kemudian antara tujuan menciptakan efesiensi dan efektifitas dalam kegiatan usaha dengan tujuan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, terkadang dalam suatu penanganan perkara bisa dapat saling bertentangan. Dimana perusahaan yang memiliki tingkat efesiensi yang tinggi dalam suatu ketika dapat menghambat pelaku usaha lain khususnya yang lebih kecil untuk dapat masuk kedalam pasar. Jika hal ini terjadi tidaklah mudah untuk memilih tujuan yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

 

Bagi KPPU mensinergikan beberapa tujuan yang saling bertentangan tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, karena apabila KPPU keliru dalam menetapkan prioritas tujuan undang-undang yang harus didahulukan, dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya kontra produktif dalam implementasi hukum pesaingan usaha.

b.  Perumusan Pasal Undang-undang

 

Sebagaimana yang telah diketahui, sebagian besar norma hukum yang dirumuskan di dalam pasal-pasal UU No. 5 Tahun 1999 dirumuskan secara rule of reason, dengan perumusan pasal secara rule of reason ini dapat ditafsirkan bahwa setiap perbuatan atau perilaku pelaku usaha yang membatasi persaingan bukanlah perbuatan atau perilaku yang mutlak dilarang,[7] atau dengan kata lain jika merujuk kepada pasal-pasal rule of reason dalam UU No.5 Tahun 1999, pelaku usaha dapat melakukan perbuatan atau perilaku yang dapat membatasi persaingan asalkan tidak menimbulkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

 

Sehingga konsekwuensinya akan banyak pelaku usaha yang akan mencoba melakukan praktek yang diatur di dalam pasal-pasal yang dirumuskan secara rule of reason ini, dengan alasan bahwa praktek yang mereka lakukan tidak mengakibatkan timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

 

Dan kemudian adanya pelaku usaha yang dihukum dikarenakan telah melanggar pasal-pasal yang terdapat di dalam UU No.5 Tahun 1999, tidak secara otomatis akan membuat pelaku usaha lain yang melakukan hal yang sama akan juga mendapatkan hukuman. Karena pelaku usaha tersebut melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh pelaku usaha yang telah dihukum sebelumnya, tetapi perbuatan atau perilakunya mungkin tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

 

Maka oleh karena itu jangan pernah berharap bahwa semakin banyak perkara yang ditangani oleh KPPU, dan juga semakin berat hukuman yang dijatuhkan oleh KPPU kepada setiap pelaku usaha yang terbukti melanggar UU No.5 Tahun 1999, akan membuat semakin sedikit pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang terdapat di dalam UU No.5 Tahun 1999.

 

    2.   Faktor Aparatur Penegak Hukum yang terkait

 

Peranan aparatur penegak hukum juga tidak kalah pentingnya dalam menentukan tingkat keberhasilan penegakkan suatu peraturan perundangan, baik buruknya aparatur penegak hukum dapat menentukan baik buruknya pula suatu penegakkan peraturan perundangan. Suatu peraturan perundang yang baik terkadang tidak dapat ditegakkan secara baik, apabila yang menegakkan peraturan perundangan tersebut adalah aparatur penegak hukum yang tidak baik atau cakap. Dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya rendahnya tingkat pemahaman dari aparatur penegak hukum terhadap substansi suatu peraturan perundangan.

 

Kemudian diberlakukannya suatu peraturan perundang-undang yang mempunyai maksud dan tujuan baik belum tentu memberikan suatu manfaat yang nyata bagi masyarakat, apabila tidak ditegakkan secara konsisten dan bertanggung jawab aturan-aturan hukum yang ada didalamnya. Karena suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya hanyalah rangkaian kalimat[8] yang tidak akan memberikan makna tanpa adanya mekanisme penegakkan hukum yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten dari aparatur penegak hukumnya.[9]

 

Salah satu masalah utama yang sulit diatasi di Indonesia sampai saat ini adalah masalah dalam penegakkan hukum (law enforcement), karena sebaik apapun suatu peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi ”macan kertas” yang tidak akan membuat takut bagi siapapun untuk tidak mematuhinya, apabila tidak ada penegakkan hukum yang konsisten dan bertanggung jawab dari para aparatur penegak hukum, seperti yang  telah dikemukan sebelumnya. Sehingga sekarang Indonesia dapat dikatakan tidak hanya sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, tetapi juga sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum yang ada.

 

    3.   Faktor Budaya Hukum

 

Selanjutnya faktor budaya hukum tidak dapat diabaikan begitu saja dalam menentukan sukses atau tidaknya penegakkan suatu produk peraturan perundangan, meskipun materi suatu peraturan perundangan itu baik, dan dilengkapi oleh aparatur hukum yang cakap dalam menegakkannya, tanpa adanya budaya hukum yang kondusif di masyarakat rasanya akan sangat sulit bagi suatu produk peraturan perundangan dapat berjalan secara efektif.

 

Sedangkan budaya hukum itu sendiri tercermin dalam sikap warga masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Respon masyarakat terhadap penerapan hukum yang mengatur perilaku (dalam hal ini Undang-Undang No.5/1999) akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianutnya. Apabila produk hukum yang mengatur mengacu pada sistem nilai tertentu dihadapkan pada masyarakat yang menganut sistem nilai dan memiliki budaya hukum yang berbeda, bukan hal yang aneh bila penerapan produk hukum tersebut akan mengalami kesulitan.[10]

 

Kemudian keberhasilan implementasi suatu Undang-undang Persaingan juga banyak tergantung dari seberapa baik konsep dan nilai persaingan terkait dengan proses pembuatan kebijakan yang terjalin di antara masyarakat. Pada tahap awal, instansi yang bertanggung jawab dalam menegakkan undang-undang persaingan juga dianggap perlu untuk berkonsentrasi pada penciptaan budaya persaingan.[11]

 

 

B.   Dari Segi Ekonomi

 

Industri ritel adalah salah satu industri yang sekarang ini sedang mengalami tingkat persaingan yang begitu tinggi, hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya pusat-pusat ritel yang bermunculan layaknya “jamur di musim hujan”. Kondisi seperti ini sudah barang tentu disambut gembira oleh masyarakat/konsumen, konsumen diberikan banyak pilihan dalam berbelanja belum lagi manfaat yang di dapatkan oleh konsumen dari perang harga yang dilakukan di antara sesama peritel, bahkan sekarang tempat berbelanja sudah dapat dianggap oleh sebagian konsumen sebagai salah satu tempat berekreasi, dikarena fasilitas-faslitas yang disediakan oleh pusat-pusat perbelanjaan yang layaknya seperti pusat hiburan. Dan dengan jumlah penduduk yang hampir 210 juta jiwa, Indonesia merupakan pangsa pasar yang cukup strategis bagi usaha jasa perdagangan eceran atau ritel.

 

Industri ritel adalah salah satu bentuk industri yang dapat dikatakan mendekati apa yang disebutkan di dalam teori ilmu organisasi industri sebagai perwujudan dari pasar yang bersaing. Dimana didalam industri ini banyak sekali terdapat penjual dan pembeli. Dan masing-masing penjual dan pembeli tidak ada yang dapat mempengaruhi kondisi pasar, produk yang terstandarisasi, mudah untuk masuk dan keluar, serta cukup tersedia banyak informasi lengkap dan jelas.[12]

 

Kehadiran pelaku usaha ritel dengan menerapkan konsep hypermarket tidak menyurutkan langkah dari pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam industri ini. Terlebih sekarang tempat usaha ritel sudah semakin beragam dan bervariasi serta dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang mendukung kenyamanan konsumen dalam berbelanja. Memang ada kekhawatiran kehadiran peritel dengan konsep hypermarket ini telah mengakibatkan tutupnya beberapa pasar-pasar tradisional yang berdekatan dengan lokasi hypermarket. Namun sesungguhnya tanpa ada kehadiran hypermarket sekalipun jika beberapa pasar tradisional yang ada tidak segera ditingkatkan sarana dan prasarananya menjadi lebih modern dan nyaman sudah barang tentu pasar-pasar tradisonal tersebut tidak akan dapat bertahan lama.

 

Dengan struktur industri yang persaingannya begitu ketat ini membuat hambatan untuk masuk (barrier to entry) bagi pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan usaha ritel dapat dikatakan relatif kecil atau bahkan sepertinya hampir tidak ada. Hal ini terlihat dari dapat dengan mudahnya bagi pelaku usaha yang tidak perlu memiliki modal yang terlalu besar dapat dengan mudah membuka usaha ritel.

 

Banyaknya pelaku usaha yang terdapat di dalam industri ini menyebabkan persaingan di dalam pasar begitu ketat, dan persaingan yang terjadi tidak hanya antar pelaku usaha ritel yang sejenis (intratype competition) tetapi juga dengan usaha ritel yang berlainan jenis (intertype competition),[13] sehingga kondisi seperti ini menguntungkan bagi konsumen, karena dengan persaingan yang begitu ketat biasanya membawa implikasi kepada semakin rendahnya harga produk yang ditawarkan di dalam industri tersebut, ditambah konsumen juga lebih memiliki banyak pilihan untuk memilih dimana mereka harus berbelanja dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

 

Dengan struktur pasar industri ritel yang ada sekarang ini dimana masih cukup potensi pasar yang ada, sepertinya masuknya usaha ritel dengan konsep hypermarket tidak dapat dengan mudah merubah struktur pasar yang ada di dalam industri ritel. Dan yang mungkin terjadi seperti sekarang ini adalah terjadinya pergeseran wilayah persaingan para pelaku usaha ritel yang lebih kecil akan berusaha untuk mengambil jarak dengan pelaku usaha ritel besar. Seperti yang terlihat sekarang banyak bermunculan pusat-pusat ritel di daerah pinggir kota, yang sebelumnya mereka hanya berada di pusat-pusat kota saja.

 

Kemudian banyaknya jumlah peritel yang ada di dalam industri ini sesungguhnya tidak hanya memberikan keuntungan kepada pihak konsumen saja. Tetapi juga kepada pihak produsen yang memasok produknya pada para peritel. Para produsen pemasok juga diberikan banyak pilihan untuk memilih peritel mana yang akan mereka pilih untuk berkerjasama. Atau jika mereka tidak mau berkerjasama dengan para peritel yang ada merekapun dapat dengan mudah membuka usaha ritel sendiri yang akan menjual produk yang mereka produksi.

 

 

 

III.  Efektifitas Implementasi Hukum Persaingan Usaha Pada Industri Ritel

 

 

Implementasi hukum persaingan usaha sesungguhnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan implementasi hukum pada bidang hukum yang lain, dimana biasanya efektifitas implementasi dari suatu produk hukum dapat dilihat dari adanya korelasi secara langsung dengan terjadinya perubahan sikap dari pihak-pihak yang diatur oleh produk hukum tersebut. seperti misalnya efektifitas implementasi dari peraturan lalu lintas dapat terlihat dari perilaku pengemudi di jalan raya yang lebih tertib, atau efektifitas implementasi hukum anti korupsi dapat tercermin dari berkurangnya angka korupsi yang terjadi di dalam masyarakat.

 

Pada hukum pesaingan usaha, efektifitas dari implementasinya tidak dapat dilihat dengan mudah dilapangan, seperti halnya yang terjadi pada bidang hukum yang lain. Pada hukum persaingan usaha, sebagian besar pengaturannya dirumuskan secara rule of reason, sehingga perbuatan atau perilaku yang diatur tersebut bukanlah perbuatan atau perilaku yang mutlak atau secara otomatis dilarang, pelaku usaha dapat melakukan perbuatan atau perilaku sebagaimana yang diatur di dalam pasal-pasal rule of reason tersebut, asalkan dari perbuatan atau perilaku itu tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan konsekuensinya, sebanyak apapun putusan yang dihasilkan oleh aparatur penegak hukum seperti KPPU, Pengadilan negeri atau Mahkamah Agung kecil kemungkinannya dapat mempengaruhi pelaku usaha lain untuk tidak melakukan perbuatan atau perilaku yang sama.

 

Maka oleh karena itu, tidak perlu terlalu diharapkan bahwa efektifitas implementasi dari hukum persaingan usaha terutama melalui putusan yang dihasilkan KPPU akan membawa banyak perubahan perilaku pelaku usaha di pasar. Terlebih jika putusan yang dihasilkan oleh KPPU itu sendiri masih belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara teoritis maupun praktek. Dan ini terlihat dari putusan KPPU terhadap perkara Indomaret, dimana KPPU menghukum Indomaret untuk menghentikan ekspansinya dikarenakan Indomaret telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam asas dan tujuan dari UU No.5 Tahun 1999. dan mungkin ini baru pertama kali dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia ada pihak yang dihukum karena dia telah melanggar asas dan tujuan dari suatu Undang-undang dan bisa menjadi preseden yang tidak baik.

 

Begitupun dengan putusan KPPU terhadap kasus Carrefour, ada beberapa hal yang cukup mengganggu di dalam putusan KPPU, terutama dalam hal penentuan mengenai relevant market oleh KPPU, dimana penentuan relevant market tersebut berbeda dengan praktek dan teori yang ada selama ini. Dan ternyata Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sekalipun tidak bisa diharapkan dapat mengkoreksi salah satu materi yang dianggap cukup bermasalah di dalam putusan itu.

 

Jadi jika hanya melihat efektifitas implementasi hukum persaingan usaha terhada industri ritel kepada dua putusan yang telah dihasilkan oleh KPPU, rasanya sangat sulit untuk memberikan penilaian bahwa implementasi hukum persaingan usaha pada industri ritel sudah cukup efektif. Karena kedua putusan itu, khususnya putusan Indomaret memiliki kekeliruan hukum yang fatal. Meskipun jika melihat situasi yang terjadi pada waktu KPPU menangani perkara Indomaret ini, dimana tekanan yang diberikan kepada KPPU begitu besar, sehingga bisa dimaklumi jika KPPU akhirnya mengeluarkan putusan seperti itu, yang sepertinya putusan Indomaret itu sangat dipaksakan sekali.

 

Dan menurut pendapat saya selama KPPU masih dapat menjalankan tugas dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.5 Tahun 1999, serta proses penegakkan hukum persaingan usaha di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung masih berjalan dapat dikatakan sejauh ini implementasi dari hukum persaingan usaha cukup efektif.

 

Namun yang tidak kalah penting adalah peranan dari pemerintah untuk segera menetapkan regulasi yang memberikan pengaturan lokasi pasar modern sehingga membuat persaingan diantara para peritel sekarang ini bisa menjadi lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

 

 

 

  1. IV.            Penutup

 

 

  1. A.          Kesimpulan

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

  1. Sejauh ini implementasi dari hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU dapat dikatakan telah cukup efektif, namun berharap efektifitas implementasi tersebut dapat ditunjukan melalui adanya perubahan struktur dan prilaku pelaku usaha yang ada di dalam industri ini kecil sekali kemungkinannya,
  2. Kemudian berharap kepada putusan yang dihasilkan oleh KPPU terhadap perkara yang berkaitan dengan industri ritel dapat memberikan pengaruh kepada perubahan struktur dan perilaku pelaku usaha ritel itupun kecil sekali kemungkinannya, apabila memperhatikan kualitas dari putusan KPPU tersebut yang masih jauh dari yang diharapkan;
  3. Industri ritel adalah salah satu perwujudan dari pasar yang bersaing, sehingga timbulnya perilaku anti persaingan di dalam bentuk pasar seperti ini biasanya pengaruhnya kecil sekali terhadap struktur dan perilaku pelaku usaha ritel yang ada di dalam industri ini.

 

 

 

 

  1. B.          Saran

 

  1. Diharapkan KPPU lebih meningkatkan lagi kualitas putusan yang dihasilkan, janganlah berpegangan bahwa semakin banyak putusan yang dihasilkan maka efektifitas dan produktifitas kerja KPPU semakin baik, namun yang terpenting justru sebaliknya meskipun putusan yang dihasilkan oleh KPPU tidaklah banyak tetapi asalkan putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara teori dan praktek hukum kepada publik itu jauh lebih baik;
  2. Diharapkan KPPU lebih berperan secara aktif dalam memberikan masukan kepada perintah, agar regulasi yang disusun oleh pemerintah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam UU No.5 tahun 1999.


Penulis adalah Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha FHUI. Makalah ini merupakan masukan tertulis terhadap kajian implementasi UU No.5 Tahun 1999 di bidang Industri Ritel Tahun 2007 yang dilakukan KPPU, tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.

[1] Won-Joon Kim, “Korea’s Experiences in Adoption & Enforcement of Competition Law and Implication for Developing Countries,” makalah disampaikan pada 2nd ASEAN CONFERENCE ON COMPETITION LAW & POLICY yang diselenggarakan oleh KPPU, Sekretariat ASEAN dan ASEAN Consultative Forum for Competition, di Bali pada tanggal 14-16 June 2006.

[2] Maria Vagliasindi, “Competition Across Transition Economies: an Enterprise-level Analsis of The Main Policy and Structural Determinants.” Working paper No.68, European Bank. Londan, 2001. dikutif dari Ine Minara S. Ruky, “Implementasi Kebijakan Persaingan Melalui Hukum Persaingan dan Liberalisasi Perdagangan”, Desertasi Doktor, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hal.6.

[3] Luis Tineo, “Indonesia: Promoting Effecinet Markets Trhrough the Effective Implementation of the New Competition Law,” (makalah disampaikan pada International Conference Competition Policy & Economic Growth: Issues & Options, Jakarta-Surabaya, 22-23 May & 25 May 2000), hal.5.

[4] Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction, (New York: W.W. Norton and Co.) hal.6-10.

[5]  Lihat R. Shyam Khemani (project director). A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy. Washington, D.C: World Bank, OECD, 1998. hal.4.

[6] Indonesia, Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.5, LN No.33 tahun 1999, Pasal 3.

[7] Robert H. Bork, The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself (New York: Basic Books, Inc. Publishers, 1978) hal.34.

[8] Ayudha D Prayoga et al, ed., Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia (Jakarta: ELIPS, 1999), hal.125.

[9] Abdul Hakim G Nusantara dan Benny K Harman, Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1999), hal.105.

 

[10] Ine Minara S. Ruky, “Implementasi Kebijakan Persaingan Melalui Hukum Persaingan dan Liberalisasi Perdagangan”, Desertasi Doktor, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hal.9.

[11] Ibid., hal.7.

[12] Stephen Martin, Industrial Economic: Analysis and Public Policy (New Jersey: Prentice Hall, 1993) hal. 15.

[13] Avijit Ghosh, Retail Mangement,  (Orlando, The Dryden Press, 1994) hal. 39.

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: